Pasal 33 ayat 1 UUD 1945 menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha Bersama berdasarkan atas asasa kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu adalah koperasi, hal ini sesuai dengan kehidupan masyarakat Indonesia yang berasaskan kekeluargaan dan kegotongroyongan yang menjadi asas koperasi. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai abdi masyarakat sudah sewajarnya membentuk koperasi di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Koperasi di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia sampai dengan akhir tahun 1965 baru tersusun sampai dengan tingkat primer, itu pun masih belum merata dan belum dibina langsung oleh pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Perekonomian sekitar tahun 1965 mengalami penurunan yang berat dengan ditandai tingkat inflasi yang tinggi (+/- 600%), hal ini menyebabkan kemampuan negara di dalam pembinaan kesejahteraan Pegawai Negeri termasuk Kepolisian Negara Republik Indonesia semakin kurang. Untuk mengatasinya, Komandan Kesatuan Kepolisian Republik Indonesia dibenarkan untuk melakukan civiv mission, namun hasilnya kurang memenuhi sasaran. Untuk itu disepakati untuk mengusahakan adanya suatu badan usaha yang resmi di lingkungan dinas untuk melakukan usaha dengan berorientasi pada bisnis, maka dibentuklah koperasi.

Proses Terbentuknya Induk Koperasi Dilingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pada awal tahun 60-an, Pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia menugaskan beberapa perwira untuk belajar ke Amerika Serikat dalam rangka civic mission, Diantaranya beberapa perwira tersebut salah satunya adalah Komisaris Tingkat Dua Taslan Kamadi SH. Sekembalinya dari tugas belajar pada akhir tahun 1964, ditugaskan di Direktorat Kesejateraan di lingkungan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kemudian Dia menyusun tulisan tentang perlunya kehidupan berkoperasi di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk ditumbuhkan, ditata organisasinya dan dikembangkan usahanya untuk kemanfaatan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Bersama keluarganya.

Tulisan Komisaris Polisi Tingkat Dua Taslan Kamadi, SH. Kemudian disampaikan kepada KBPR Singgih Notohadinegoro selaku Dir. Sajah ketika itu, dengan harapan dapat diteruskan kepada dan dibicarakan dengan pimpinan POLRI. Akan tetapi nampaknya beliau tidak berhasil meyakinkan bapak-bapak Pimpinan Polri. Pada waktu Komisaris Polisi Tingkat Satu Ating Suganhir menjabat sebagai pejabat Direktur Sajah, gagasan dan tulisan itu disampaikan kembali oleh Komisaris Polisi Tingkat Satu Ating Suganhir kepada Menteri Panglima Angkatan Kepolisian Brigjen Pol. Drs.R Soeparno Soeratmadja.

Gagasan tersebut disetujui oleh Menteri Panglima Angkatan Kepolisian dan kepada Komisaris Polisi Tingkat Satu R. Ating Suganhir Satjamihardja diminta untuk menyiapkan instruksi dan surat keputusan yang diperlukan. Dalam pelaksanaanya oleh Komisaris Polisi Tingkat Satu Taslan Kamadi, SH yaitu :

  • Instruksi No. 103/Ins/MK/65 tanggal 19 November 1965 tentang Keharusan bagi segenap Anggota/Purnawirawan AKRI untuk menjadi Anggota Koperasi Angkatan Kepolisian Republik Indonesia.
  • Surat keputusan Menteri Panglima Angkatan Kepolisian No. 118/SK/MK/65 tanggal 19 November 1965 tentang Bentuk, susunan dan Organisasi Koperasi di lingkungan Angkatan Kepolisian Republik Indonesia.
  • Surat keputusan Menteri Panglima Angkatan Kepolisian No. 119/SK/MK/64 pada tanggal 19 November 1965 tentang Pengangkatan Pengurus Induk Koperasi Angkatan Kepolisian Republik Indonesia. Dengan instruksi dan surat-surat keputusan ini, maka terbentuklah Induk Koperasi Angkatan Kepolisian Republik Indonesia. Pada tanggal 19 November 1965, Dewan Pimpinan/Pimpinan Harian serta Basis Pengawas INKOPAK dalam upacara sederhana di Wisma Bhayangkari telah dilantik dan mengucapkan sumpah/janji di depan MenPangak disaksikan oleh Menteri Koperasi Achadi. Sejak itulah maka kegiatan perkoperasian di lingkungan KOPOL memasuki era baru, yaitu secara resmi terwadahi dalam satu wadah organisasi INKOPAK di bawah pembinaan langsung dari Pimpinan Polri baik di pusat maupun di daerah.